Era baru single identification Number (SIN) di Indonesia
Kebutuhan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Low tax rasio & high sadow economy :
1. The use of data
2. Effective identification and registration
3. Whole of government approaches
Perlu high effort to macth NIK & TIN
Matching rate NIK dan NPWP juga masih rendah karena ada database perpajakan yang solid (Lap. Pelaksanaan stranas pencegahan korupsi tahun 2020)
Current need to use NIK as TIN
Support tax administration to government’s policy
- Learning lesson from COVID outbreak, tax administration responses to covid-19: assisting wider goverment (OECD 2020), new roles of tax administration to assist in the provision of wider government support (insentives, cash transfer, job support, etc) during outbreak of covid-19
- Peraturan presiden nomor 83 tahun 2021 tentang satu data indonesia (Perpres SDI), data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk
- UU HPP (UU no 7 tahun 2021), NPWP orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan.
Individual taxpayer strategic compliance
OP WNI dan WNA ber NIK : NIK-->dukcapil--->DJP
Instansi, lembaga, asosiasi & pihak lainnya : Income, cost, asset, liability, equity dan profile
1. NIK sebagai nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan diberikan melalui proses validasi biometric
2. NIK sebagai SIN mengintegrasikan data financial dan non financial wajib pajak orang pribadi yang saat dikelola oleh instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya.
3. Pengintegrasian NIK sebagai identitas perpajakan juga mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian dari program dan kebijakan fiskal pemerintah dengan tetap memperhatikan jaminan keamanan data.